Ketum PAN Sebut Biaya Saksi di Pilgub Jatim Capai Rp 200 Miliar


 Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan bicara soal mahalnya biaya pemilihan kepala daerah langsung. Dia mencontohkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur saat ini butuh sekitar Rp 200 miliar untuk membiayai 90 ribu saksi di sekitar 68 ribu tempat pemungutan suara. Biaya sebesar itu antara lain untuk pengadaan makan siang dan transportasi.

"Mosok gak dikasih nasi kotak," kata Zulkifli Hasan dalam acara Blak-blakan dengan detikcom yang tayang Jumat, 13 April 2018.

Mengingat besarnya biaya, masing-masing pasangan calon akan menggunakan cara sendiri untuk menggalang dana. Sebab negara sama sekali tak menanggungnya. Hal ini lah yang menyebabkan banyak calon kepala daerah terkena operasi tangkap tangan KPK saat mencari dana untuk kampanye.

Mahalnya pendanaan itu menjadi salah satu alasan munculnya gagasan agar Pilkada secara langsung dikaji ulang. Ada yang menyarankan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD tingkat I untuk gubernur dan wakil gubernur serta DPRD tingkat II untuk Bupati dan Wakil Bupati, DPRD Kota untuk wali kota dan wakil wali kota.

Jika wacana itu disetujui maka cukup dengan melakukan revisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. "Itu nanti cukup (revisi) undang-undang," kata Zulkifli.

Tak semua politikus setuju Pilkada langsung dihapus. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali yakin Presiden Joko Widodo akan menolak wacana penghapusan Pilkada langsung. "Karena beliau ini hasil Pilkada langsung lo," kata politikus Partai Golkar itu di Gedung DPR, Senayan, Rabu (11/4/2018).

Ada pun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta wacana dikembalikannya sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD tak buru-buru ditolak. Sekjen PPP Arsul Sani menyebut sebaiknya wacana tersebut dikaji kembali secara rinci. "Mari bersama-sama kita lakukan kajian dari berbagai aspek multidisiplin terkait," kata Arsul. [opini-bangsa.com / detik]

Subscribe to receive free email updates: