Pendukung Jokowi Jangan Asal Klaim, 70% Dana Pembangunan Bandara Kertajati dari APBD Jabar


 Bandara Internasional Kertajati yang terletak di Majalengka Jawa Barat ditargetkan beroperasi pada Mei 2018 ini. Sebagai awal, rencananya PT Angkasa Pura II (persero) akan menggunakan bandara ini untuk melayani penerbangan umrah dan haji.

Pada Selasa (17/4/2018) pukul 07.45 WIB kemarin telah berhasil dilakukan uji coba pertama kalinya pendaratan pesawat.

Pesawat kalibrasi Hawker 900 XP milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan berhasil mendarat di landas pacu Bandar Udara Kertajati, Majalengka. Pendaratan pesawat itu merupakan bagian dari uji coba sekaligus pendaratan yang pertama kali di Bandara Kertajati tersebut.

Bandara yang mempunyai luas total 5.000 hektare dan bisa menampung kurang lebih 5,6 juta penumpang (tahap pertama) ini merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno-Hatta.

Dan seperti biasa, para pendukung Jokowi sontak mengklaim Bandara Internasional Kertajati sebagai prestasi Jokowi.

Dikiranya Bandara Kertajati dibiayai oleh APBN (Pemerintah Pusat). Padahal 70% Dana Pembangunan Bandara Kertajati dari APBD Jawa Barat.

Silakan baca:

70% Dana Pembangunan Bandara Kertajati dari APBD

Lainnya dari konsorsium Bank Syariah...

7 Bank Syariah Gelontorkan Rp 906 M untuk Bangun Bandara Kertajati

MAKANYA... Menteri Perhubungan pun mengapresiasi Pola Pembiayaan Pembangunan Bandara Kertajati

Menhub Apresiasi Pola Pembiayaan Pembangunan Bandara Kertajati

Proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), di Kertajati, Kabupaten Majalengka, diapresiasi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. PT BIJB selaku pelaksana pembangunan bandara dinilai mampu menghimpun dana yang tidak tergantung sepenuhnya pada kocek negara.

“BIJB ini bagus pada saat itu akan membuat (bandara) dan menentukan satu skema (pembiayaan),” kata Budi Karya Sumadi saat memberikan kuliah umumnya yang dihadiri sekitar 500 mahasiswa dari berbagai kampus, di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganeca, Bandung, Rabu 15 November 2017.

PT BIJB sendiri dalam mendanai pembangunan bandara internasional ini menyedot sekitar Rp 2,6 triliun dengan menggunakan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Dipertengahan semester lalu, PT BIJB mendapat bantuan pembiayaan senilai Rp 906 miliar dari sindikasi perbankan syariah. ‎

Sindikasi perbankan syariah ini terdiri dari gabungan tujuh perbankan syariah, yakni Bank Jateng Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Sulbar Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Sulbar Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Kalsel Syariah, dan Bank Jabar Banten (BJB).

Lantaran berstatus BUMD Pemprov Jabar, pembiayaan bandara tersebut juga tetap dibantu pemerintah provinsi Rp 808 miliar. Status pemerintah provinsi di sini menjadi pemegang saham mayoritas. Adapun sisanya melalui ekuitas reksadana penyertaan terbatas (RDPT). Dengan begitu seluruh kebutuhan pembangunan bandara bisa tercukupi.‎ ‎Seluruh suntikan alokasi tersebut digunakan untuk pembanguan infrastruktur.

Menhub memuji dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT BIJB yang nantinya bertanggung jawab untuk mengelola kawasan aerocity. Pihaknya pun mendorong BUMD lainnya bahkan BUMN untuk bisa menerapkan skema sama dalam pembiayaan infrastruktur.

‎‎”Oleh karenanya kita dorong BUMN, BUMD, swasta ikut dalam pembangunan infrastruktur. Karena selama ini Bandara kita butuh. Gubernur (Jabar Ahmad Heryawan) ini tekadnya baik,” imbuhnya.


Paham gak Bong?












Subscribe to receive free email updates: