Mengapa Harus Impor Beras Satu Juta Ton?


Keputusan pemerintah melakukan impor beras tambahan sebesar 500 ribu ton menuai kritik dari sejumlah pihak. Kritikan didasari oleh importasi kedua sepanjang tahun ini tersebut dilakukan pada saat masa panen di beberapa daerah masih berlangsung.

Bila impor beras kali kedua ini terlaksana, Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla mengimpor sekitar sejuta ton beras pada tahun ini saja. Protes keras disampaikan petani di sentra produksi beras Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

"Di tengah panen raya dan produksi yang meningkat, kok malah impor? Pantas tidak?" ujar Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indnesia (HKTI) Kabupaten Cirebon Tasrip Abu Bakar, Kamis (17/5).

Menurut dia, produksi petani di Kabupaten Cirebon pada saat panen sekarang rata-rata mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Perinciannya dari 5,5 ton per hektare pada tahun lalu menjadi 6,1 ton per hektare pada tahun ini.

Di tengah panen raya saat ini, lanjut Tasrip, harga gabah petani terus mengalami penurunan. Untuk gabah kering giling (GKG), harganya kini Rp 4.400 per kg. Padahal, saat awal panen, harga GKG masih Rp 4.800 per kg.

Tasrip pun menyoroti kinerja Perum Bulog yang dinilai tidak berperan dalam menyerap gabah petani. Saat ini, gabah petani diserap oleh tengkulak/pengepul. Padahal, pengepul itu rentan mempermainkan harga gabah/beras di saat petani sudah tidak lagi memiliki stok gabah.

Tasrip juga menilai ada sistem yang mesti dibenahi dalam mata rantai penjualan beras. Dia mengatakan, dengan harga gabah di tingkat petani yang kini mencapai Rp 4.400 per kg, harga beras di pasaran semestinya Rp 7.500 per kg.

Namun, kenyataannya, harga komoditas andalan masyarakat Indonesia itu masih di kisaran Rp 10 ribu per kg. "Ada sistem yang harus diperbaiki, bukan dengan cara impor," kata Tasrip.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu Sutatang pun menolak dengan tegas impor beras yang kembali akan dilakukan pemerintah. "Sekarang sedang panen raya. Harga gabah petani juga turun terus," ujarnya.

Sutatang menyebutkan, harga GKG di tingkat petani di Kabupaten Indramayu saat awal panen mencapai Rp 5.000 sampai Rp 5.500 per kg, tetapi sekarang harganya turun menjadi Rp 4.800 per kg. Secara kuantitas, lanjut Sutatang, produksi panen petani meningkat dibandingkan tahun lalu. Dia menyebutkan, saat ini produksi panen bisa mencapai di kisaran 8,2 ton per hektare.

Selain itu, secara kualitas, hasil panen kali ini juga bagus karena didukung faktor cuaca dan relatif aman dari serangan hama. Impor beras yang dilakukan pemerintah sangat merugikan petani. Apalagi, petani sudah berusaha keras untuk menghasilkan produksi beras dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi meminta ada kejujuran tentang data pangan nasional. Sebab, sampai saat ini masih terjadi perbedaan data pangan, terutama data produksi dan konsumsi, antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Tidak ada sinergi antarkementerian terkait yang justru terjadi perang data pangan di internal pemerintah. "Kementan menyatakan terjadi surplus beras. Bahkan, untuk komoditas beras premium dan jagung telah ekspor. Tetapi anehnya, jika surplus beras, mengapa pemerintah impor dan impor beras 500 ribu ton lagi?" ujar dia saat dihubungi, Kamis (17/5).

Untuk itu, pemerintah harus jujur mengemukakan data cadangan beras pemerintah (CBP). Viva menjelaskan, dua bulan lalu saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR dan Bulog terungkap CBP minus 27 ribu ton. "Sesuatu yang tidak masuk akal CBP minus saat surplus beras. Keanehan dan kejanggalan data produksi dan konsumsi pangan harus diakhiri," kata dia.

Jika kondisi tersebut tidak diakhiri, Viva melanjutkan, persoalan pangan akan masuk pada wilayah permainan politik. "Saya meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung membenahi, menertibkan, mengevaluasi, dan mengendalikan data dan komoditas pangan secara langsung," kata politikus PAN itu.

Stabilisasi harga

Rencana penambahan impor beras sebesar 500 ribu ton disampaikan selepas rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, awal pekan ini. Menko Perekonomian Darmin Nasution beralasan, penambahan tersebut adalah upaya untuk stabilisasi harga pangan.

Darmin menjamin, importasi tersebut tidak akan mengganggu kondisi panen petani. "Harganya sudah mulai turun atau belum? Artinya, yang medium itu masih Rp 10.500 per kilogram, padahal harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.450 per kilogram," ujar Darmin.

Awal 2018, pemerintah juga telah memutuskan impor beras sebanyak 500 ribu ton untuk menstabilisasi harga kebutuhan bahan pokok tersebut. Belajar dari pengalaman impor tersebut, Darmin mengklaim harga gabah tidak akan jatuh. "Kita itu menerka-nerka seperti apa perkembangan harga, seperti apa perkembangan produksi. Kita tidak akan melakukan itu (impor) kalau itu membuat harga (gabah) jatuh terlalu jauh," kata Darmin.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengaku telah menerbitkan izin impor beras tersebut kepada Perum Bulog. "Sudah (izin impor), sudah," ujar Oke. Ia mengatakan, importasi tersebut harus sudah selesai sebelum Juli 2018.

Namun, hingga kini proses lelang belum berjalan karena Bulog belum menerima penugasan resmi dari pemerintah untuk melakukan impor. "Kami belum dapat penugasan tersebut secara resmi," ujar Direktur Pengadaan Perum Bulog Andrianto Wahyu Adi.

Berdasarkan data dari situs resmi Bulog, pengadaan beras impor sepanjang 2018 hingga Rabu (16/5) lalu telah mencapai 453.787 ton. Sementara, realisasi pengadaan beras dari dalam negeri telah mencapai 751.391 ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti mengatakan, tambahan izin impor beras diberikan dengan tujuan untuk memperkuat posisi stok Bulog. Sebab, sebagai BUMN yang bertugas menjaga ketersediaan pangan, kata Tjahya, Bulog harus memiliki stok beras yang cukup sebagai langkah ansitisipasi apabila terjadi lonjakan harga. "Bulog harus punya cadangan beras yang mencukupi supaya bisa menjadi buffer stock," katanya.

Oleh: Lilis Sri Handayani, Melisa Riska Putri [b-islam24h.com / replubika]

Subscribe to receive free email updates: