Mahathir Batalkan Proyek Kereta Cepat KL-Singapura

Loading...

 Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad akan membatalkan proyek kereta cepat Kuala Lumpur (KL)-Singapura. Pernyataan Mahathir ini bisa mengganggu hubungan kedua negara tetangga itu.

Mahathir, yang secara mengejutkan menang pemilu Malaysia dan mengalahkan koalisi Najib Razak, sedang berusaha memperbaiki keuangan negara. Kondisi keuangan Malaysia sedang memburuk setelah pemerintah sebelumnya terlibat dalam skandal keuangan.

Mahathir menegaskan keputusannya sudah final untuk membatalkan rencana kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura, yang telah disepakati beberapa tahun lalu. Kereta cepat ini diperkirakan akan memotong waktu perjalanan menjadi 90 menit, dari sebelumnya lima jam.

"Ini tidak menguntungkan. Ini akan menghabiskan banyak uang, kami tidak akan menghasilkan uang sama sekali dari operasi ini," kata pria berusia 92 tahun itu, seperti dikutip dari AFP, Senin (28/5/2018).

Mahathir menambahkan, belum bisa memastikan kapan pembatalan kerja sama itu dilakukan, sebab harus membahasnya dengan pihak Singapura. "Tentu saja kita harus berbicara dengan Singapura, kami memiliki perjanjian dengan mereka," kata Mahathir

Kementerian transportasi Singapura belum merespons pernyataan Mahathir tersebut. Yang jelas, Pemerintah Singapura khawatir kebijakan Mahathir tersebut bisa memperburuk hubungan kedua negara.

Sebagai informasi, Malaysia dan Singapura menandatangani perjanjian pada 2016 untuk mengadakan proyek kereta. Sejumlah perusahaan memasukkan penawaran membangun rel kereta sepanjang 350 kilometer dan ditargetkan selesai 2026.

Perusahaan-perusahaan asal China diprediksi berpeluang menggarap proyek kereta cepat itu karena sudah membangun hubungan yang erat dengan Najib Razak. Selain itu, perusahaan lainnya yang tertarik adalah Alstom dan Siemens yang mengumumkan pada Februari lalu, telah bermitra dengan perusahan Malaysia mengajukan tawaran menggarap proyek tersebut.

Mahathir menyadari kebijakannya membatalkan proyek kereta cepat tersebut akan menimbulkan kompensasi yang harus dibayar, cuma pemerintah Malaysia saat ini akan berupaya agar pengeluaran tersebut tidak terlampau besar. [b-islam24h.com / detik]

Subscribe to receive free email updates: