Mahfud MD: Sampai Detik Ini Anggota BPIP Belum Digaji

Loading...

 Publik diramaikan dengan Perpres No 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Berdasarkan Perpres itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP yang saat ini dijabat Megawati Soekarnoputri mendapat hak keuangan Rp112.548.000.

Para anggota dewan pengarah terdiri dari Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapatkan Rp100.811.000.

Menanggapi hal itu, Mahfud menegaskan sampai saat ini dirinya belum menerima sepeserpun gaji sejak dilantik sebagai anggota dewan pengarah BPIP pada 7 Juni 2017 silam.

"Bukan sampai awal 2018, Mbak. Tapi sampai detik ini," kicau Mahfud lewat akun twitter @mohmahfudmd, Rabu (20/5).

Penegasan tersebut disampaikan Mahfud menanggapi kicauan putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid yang mendapat info sampai awal 2018 anggota BPIP tidak mendapat gaji.



Selain belum menerima gaji, Mahfud juga mengaku tak mau urusan dengan hal tersebut.

"Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Karena pejuang ideologi Pancasila itu harus berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang secara tak wajar," kicau Mahfud.



Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan selama ini pihaknya hanya mengurus anggaran kegiatan, bukan gaji. Mahfud mengapresiasi jika kemudian ada yang menguji perpres gaji itu ke Mahkamah Agung (MA).

Mahfud menekankan, pihaknya tidak pernah meminta gaji, namun pemerintah sendiri yang menyediakannya setelah melihat kerja-kerja yang sudah didapat selama satu tahun. Hal itu kata Mahfud sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

"Perpres tentang gaji itu dibahas oleh lintas kementerian dan BPIP tidak boleh ikut-ikut dalam soal itu," kicau Mahfud.


Mahfud menjelaskan gaji pengarah BPIP itu sebenarnya dimaksudkan sebagai biaya operasional. Tampak lebih besar dari gaji menteri karena gaji menteri terpisah dari tunjangan operasional yang juga besar.

"Tapi kalau BPIP gajinya itulah yang jadi biaya operasional," tambah Mahfud.

Mahfud tak mau urusan dengan masalah gaji tersebut. Hal itu juga sudah disampaikan Megawati Soekarnoputri dan Try Sutrisno yang kerap berpesan jika lembaga BPIP menyandang idologi pancasila sehingga jangan sampai ada kasus atau kesan anggotanya memakan uang negara.



Mantan Menteri Pertahanan itu menggarisbawahi bahwa di kalangan pimpinan BPIP sepertinya sudah ada kesepakatan tidak akan pernah meminta gaji.

"Sampai hari ini pun Dewan Pengarah tak serupiahpun pernah mendapat bayaran dari kesibukan yang luar biasa di BPIP. Kemana-mana kami pergi tidak dibiayai oleh BPIP," kata Mahfud.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudi Latief mengatakan publik berhak mempertanyakan besaran gaji tersebut. Namun, Yudi mengatakan banyak orang tua terhormat di dewan pengarah yang tidak menuntut soal gaji.

"Mereka pun menjadi 'korban'. Jadi, tak patut mendapat cemooh," ujar Yudi dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan, Selasa (29/5).

Lebih lanjut, Yudi menegaskan dirinya malah meminta publik agar adil juga dalam penilaiannya, termasuk soal hak yang menjadi hajat hidup para pegawai BPIP.

"Yang jadi kepedulian saya justru hajat hidup pegawai BPIP (Pengarah, Kepala BPIP dan tenaga ahli), yang setelah hampir setahun bekerja belum menerima hak keuangan," ujar Yudi. [b-islam24h.com / cnn]

Subscribe to receive free email updates: