Pilkada Serentak, Babak Penyisihan Menuju Pilpres 2019

Loading...

 Euforia pilkada masih berlanjut. Hasil perhitungan suara quick count menjadi penentu awal siapa yang memenangkan pertarungan kursi pemimpin di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Beberapa lembaga survei pun merilis penghitungan cepat hasil pilgub di beberapa daerah. Diantaranya dari daerah Jatim dimenangkan oleh paslon Khofifah-Emil, Jabar dimenangkan oleh paslon Rudwan-Uu, Jateng oleh Ganjar-Yasin, dan Sumut oleh Edy-Musa. Banyak kejutan yang terjadi di pilkada kali ini.

Menang kalah dalam kompetisi itu biasa. Setiap perlombaan pasti hanya memunculkan satu pemenang. Begitu pula dengan Pilkada. Bila piala dunia menjadi momen menyakitkan bagi sang juara bertahan Jerman setelah takluk 0-2 dari Korsel, maka kekalahan menyakitkan juga pasti dialami oleh para paslon yang bertarung dalam Pilkada ini. Pasalnya, Pilkada kali ini akan menjadi babak penyisihan Pilpres 2019. Terutama di wilayah Jabar dan Jatim. Di Jabar ada 31,7 juta pemilih, sedangkan di Jatim 30,1 juta. Dengan total pemilih mencapai 196,5 juta maka Jabar dan Jatim mewakili sekitar 30 persen dari total pemilih nasional.

Wajar bila Jabar dianggap sebagai barometer dan Jatim sebagai penentu di putaran pilpres mendatang. Dengan kekalahan PDIP di dua provinsi ini tentu strategi dan taktik untuk mempertahankan kekuasaan akan mereka lakukan. Jika tak ingin Jokowi terhempas, mereka harus mampu memenangkan suara setidaknya di dua provinsi tersebut serta menarik kembali simpati masyarakat dengan sosok calon yang diusung. Ada beberapa hal yang patut dilihat peta politik di tahun 2019 mendatang.

Pertama, pertarungan di Jawa dalam Pilkada serentak 2018 adalah Pilgub di lima provinsi yang memiliki basis suara yang cukup besar. Diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Pertama adalah Jabar dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 31.730.042, disusul Jatim 30.155.719, Jateng 27.068.500, Sumut 9.050.622, dan Sulsel 6.022.298.

Kedua, dominasi kemenangan partai koalisi di beberapa wilayah bisa jadi menguntungkan Jokowi yang bernafsu memimpin Indonesia dua periode. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan kemenangan calon kepala daerah yang diusung atau didukung oleh parpol koalisi pemerintah memberi harapan bagi kesuksesan Jokowi di Pilpres 2019.

Ketiga, suara umat islam masih menjadi faktor krusial kemenangan para paslon. Sentimen umat islam terhadap parpol tertentu turut mewarnai kemana suara mereka berlabuh. Hal ini bisa kita lihat dari hasil quick count di Jatim. Gus Ipul kalah suara dari Khofifah disebabkan partai yang mengusung Gus Ipul. Padahal diatas kertas pengaruh Gus Ipul sebagai salah satu tokoh sentral NU cukup memikat umat Jatim. Banyak masyarakat menyayangkan PDIP dipilih Gus Ipul sebagai kendaraan maju sebagai cagub. Faktor PDIP dan Puti dianggap penyebab kekalahannya dari Khofifah.

Dalam demokrasi apapun bisa terjadi. Berkoalisi dengan lawan politik adalah hal biasa. Sekali lagi, tak ada musuh atau kawan sejati. Yang tersisa dari politik demokrasi adalah faktor kepentingan. Pilpres 2019 sudah mendekati masanya. Memilah dan memilih calon RI 1 akan berlangsung dengan sengit. Tentu tolak ukurnya adalah hasil pilkada 2018. Akankah umat menemukan sosok pemimpin yang didamba? Patut direnungkan bahwa problem Indonesia tak sekedar faktor kepemimpinan, namun juga sistem yang dijalankan. Inilah yang harus disadari oleh pejabat, penguasa, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat. Pergantian pemimpin belum cukup membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Sistem yang baik pun juga menjadi faktor penentu lahirnya pemimpin yang baik. Dan islam memiliki peta dan pedoman lahirnya sistem dan pemimpin yang baik itu. Wallahu ‘alam.

Oleh: Chusnatul Jannah*

*Penulis adalah aktivis Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban [opini-bangsa.com / swamedium]

Subscribe to receive free email updates: