Hampir Setiap Tahun Gini Terus, Bagaimana Rakyat Mau Percaya

Loading...

Lemahnya sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat publik bertanya-tanya. Apalagi anggaran untuk membiayai sistem IT cukup besar. Tapi, mengapa situs dan ketahanan IT KPU gampang diretas. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Lemahnya sistem IT KPU diakui oleh Ketua KPU Arief Budiman. Di gedung KPU, Arief mengatakan, situs KPU diretas, sehingga mengalami down dan tidak bisa diakses.

"Ada orang orang yang menguji, ada yang mengganggu, ada yang menyerang terhadap sistem kita," kata Arief, di Gedung KPU RI, Jakarta.

Untuk itu, KPU memutuskan menunda se­mentara waktu penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) berbasis teknolo­gi untuk menampilkan hasil Pilkada.

Sebenarnya, jelas Arief, tim IT KPU terus menangkal serangan para peretas yang ingin mengganggu dan merusak data. Semakin ditangkal, serangan justru semakin masif dan mengganggu. "Atas saran tim IT kita stop sementara penayangannya," jelasnya.

Kendati begitu, KPU tetap melakukan proses scanning yang dilakukan oleh KPUD di daerah. Yang ditunda hanya publikasinya. "Kita hentikan sementara," ujarnya menjelaskan.

Selain ulah peretas, Arief melanjutkan, downnya situs KPU karena animo masyarakat yang ingin mengakses.

"Yang mengakses aplikasi KPU banyak sekali karena pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota terlibat. Semuanya mau mengung­gah data dalam waktu bersamaan. Dan pada saat bersamaan publik juga ingin mengakses," ujarnya.

Meski mengalami banyak serangan hingga harus menghentikan sementara layanan informasi di laman KPU, Arif menjamin perhitungan suara tidak akan terganggu dan terpengaruh oleh serangan peretas tersebut.

"Publik tidak perlu khawatir dengan proses penghitungan menggunakan teknologi infor­masi, karena ini menjadi bahan informasi yang cepat tapi bukan bahan yang digunakan menetapkan Pemilu secara resmi. Hasil resmi dilakukan berjenjang melalui dokumen yang dikirim secara berjenjang. Sekarang di tiap kecamatan petugas PPK sedang melakukan rekapitulasi hasil perhitungan dan itu diper­bolehkan secara undang undang."

Lemahnya sistem IT KPU mengundang kritikan dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dia mengatakan, KPU seharusnya sudah mengeta­hui jika gangguan bakal terjadi sehingga dari awal ditangkal.

Lebih lanjut, Fadli Zon menilai pengakuan KPU saol serangan hacker itu harus diusut. Menurutnya, negara tidak boleh kalah dengan masalah tidak sesimple itu. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa bisa down. Jangan biasa untuk mensimplifikasi masalah hacker, lantaran KPU adalah lembaga milik negara dan akun medianya menjadi sebuah informasi yang penting.

"Masak negara kalah, usut siapa yg menyerang situs KPU," tulis Fadli Zon.

Pernyataan KPU yang mengakui jika situs KPU diretas tentu saja menuai kritikan dari warganet. Akun @Kapri125 mengaku heran dengan KPU yang sedari awal tidak mengan­tisipasi kemungkinan adanya gangguan.

"Kok ga belajar dari pengalaman sih. Dari kemaren-kamaren sering down bukannya di perbaiki kualitasnya atau emang sengaja?," ujar dia.

Akun @EhbHanifa juga mengkritik KPU yang terkesan tidak mempersiapkan dengan baik. "Bukannya seharusnya segala sesuatunya dipersiapkan sebelum pemilu ya, supaya seka­rang bisa diakses dengan mutu yang optimal. Nah kalo sekarang masih peningkatan mutu. Lalu untuk kapan lagi?? Wajar kala rakyat curiga ini bisa jadi masalah mutu perolehan suara paslon dukungan rezim yang tidak sesuai dengan yang diharapkan manipulasi," duganya.

Kritikan juga diungkapkan akun @luk­mansabipdg. Menurut dia, lemahnya sistem IT KPU terus down setiap pilkada dan pemilu. "Tiap tahun begini terus. Gimana rakyat mau percaya," katanya.

Akun @ente_preneur mendesak agar DPR dan pemerintah memberikan atensi atas sistem IT KPU yang lemah setiap pilkada dan pemilu. "Tolong @ KPU_ID nya diperingatkan! Persiapan pilpres 2019 gak boleh main-main," katanya.

Yang anehnya, menurut akun @jordan isu peretasan sudah ada sejak pilkada sebelumnya, harusnya ini sudah diantisipasi oleh KPU sebelum pilkada, apalagi anggaran/dana sudah diberikan ke KPU.

"Buat apa rakyat menggaji para anggota KPU kalau tidak mampu menyelesaikan masalah, atau justru menjadi bagian dari masalah," kata akun @Summa_isme

"Bahaya benar jika situs perhitungan KPU keseringan down karena kena hacking," ujar akun @udiks7

Komentar bernada sindiran dilontarka akun @KucingMedsos. "Mungkin webnya pakai script-scipt gratisan yang tersebar di dunia internet #eh, seharusnya ledakan pengakses web baik untuk sekedar melihat ataupun untuk tujuan jahat, pada saat terjadi perhitungan suara itu sudah diprediksi dan diantisipasi," katanya.

Akun @oanji mendukung pernyataan Fadli Zon jika kasus ini harus diusut tuntas. "Setuju sekali harus diusut dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. agar pemilu pilpres 2019 tidak terjadi lagi dan juga biar tidak ada pra­duga dari masyarakat."

"Tim IT harus bertanggung jawab karena gak bisa mengantisipasi serangan. Buat apa dibayar mahal atau jangan-jangan ada yang membuka pintu," duga akun @panji_alap

Sedangkan @Awibowo_27 mempertanyakan dari mana ambil perangkat situsnya. "Sekelas KPU di serang Hacker. ITnya ngam­bil dari mana sih?! Setau gue sekelas KPU harusnya punya standart lebih dari sistem perbankan. Itu suara rakyat nasib rakyat. Moso gitu aja brekele ngatasinya.. sampai down. lagu lameee," tulisnya.

Akun @2019gantikacung mengkritik KPU. "Sangat memalukan situs sekelas KPU kok ecek-ecek jauh dari profesional apalagi port banyak yang bocor banyak sekali celah , kalau orang yang ngerti IT jaringan kualitas situs KPU seperti ini akan ditertawakan," sindirnya. [opini-bangsa.com / rmol]

Subscribe to receive free email updates: